Oleh;Kasra Scorpi
Dua tahun pemerintahan presiden SBY jilid II tak lepas dirundung kritik, nyaris apapun yang dilakukan dan diucapkannya menuai “cercaan” dari berbagai pihak, bahkan akhir-akhir ini dalam kunjungan ke berbagai tempat Dia disambut demonstrasi.
Yang lebih parah wakil presiden Budiono, kemana-mana Dia berkunjung nyaris selalu dihadang poster Century.
Duet SBY-Budiono mengalami penurunan kepercayaan(trust) dari rakyat walaupun dalam Pemilu 2 tahun lalu mereka dipilih oleh 60 persen lebih rakyat. Penurunan trust itu juga dibuktikan oleh LSI baru-baru ini.
Barangkali untuk meningkatkan trust itulah SBY memproses sebuah reshuffle kabinet. Tetapi proses reshuffle itu tak pelak menuai kritikan pedas dari berbagai elemen dan pengamat, tersebab reshuffle memperbanyak jumlah wakil menteri yang dianggap akan menimbulkan biaya tinggi serta memperumit koordinasi.
Pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana misalnya menenggarai bahwa kehadiran Wakil Mendagri, Wakil Menlu, Wakil Mendiknas maupun Wakil Menbudpar adalah pemborosan.
“Kabinet makin gemuk, makin gemuk, wakil menteri mendapat fasilitas persis dengan menteri, jadi ini pemborosan luar biasa” ucap Tjipta di Jakarta Sabtu(15/10).
Tapi munculnya wakil menteri boleh jadi sebagai upaya mengakomodir aspirasi masyarakat yang kenginginkan kabinet diisi oleh kalangan porfesioanal dan ahli, nyatanya memang banyak calon wakil mentri yang di test berasal dari perguruan tinggi.
Sementara yang lebih kritis menanggapi reshuffle adalah politisi gaek dari Partai Gerindra Permadi. Dia mengatakan, justru SBY mengubah sistem yang diamanatkan oleh UUD 1945 dari sistem presidensiil kepada sistem parlementer dengan mengajak partai-partai berkoalisi menyusun kabinet.
Memang menarik kritikan Permadi! Karena dalam sistem presdiensiil seharusnya presiden tidak boleh tersandera oleh partai-partai dalam menyusun kabinet, Dia telah diberi hak prerogatif penuh. Lagi pula presiden SBY seharusnya lebih berani menjalankan hak prerogatif tanpa melibatkan partai karena Dia presiden yang dipilih rakyat dengan jumlah suara significan, bukan dipilih oleh parlemen seperti presiden sebelumnya.
Namun kegamangan SBY menggunakan hak prerogatif secara full dapat diduga karena kurang berani dan karena sikap moderat. Ketidakberanian disebabkan takut diserang parlemen(DPR) terutama mengenai pe-er yang diberikan parlemen yakni penyelesaian kasus Century yang masih mengambang.
Apalagi kasus century memberi peluang kepada parlemen untuk menggunakan hak menyatakan pendapat yang dapat berujung kepada impeachmen.
Lagian sejumlah petinggi partai demokrat sedang dilanda gonjang-ganjing akibat sejumlah kasus dugaan korupsi terutama akibat “nyanyian” Nazaruddin. Ini juga menambah sorotan terhadap SBY sebagai Pembina partai besar itu, sehingga SBY memerlukan sikap moderat untuk menghadapi sorotan tersebut dengan mengajak sejumlah partai membangun koalisi dalam kabinet.
Tetapi yang diperlukan untuk memperkuat pemerintahan bukan melakukan reshuffle atau tidak reshuffle atau sikap moderat presiden terhadap parlemen, yang penting dilakukan adalah meningkatkan kepercayaan (trust) yang kian memudar. Caranya menyelesaiakan kasus Century dan kasus petinggi partai presiden sendiri serta kasus menterinya melalui jalur hukum yang jujur, adil, tidak pandang bulu dan transparan. Biarkan mereka yang terlibat dihukum kalau memang bersalah, walaupun dia kolega sendiri.
Bagi seorang negarawan lebih baik mengorbankan kolega sendiri yang bersalah dari pada mengorbankan rakyat banyak***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar